 |
| POS PENGAMANAN PERBATASAN DI INDONESIA |
M |
IRIS. Satu kata yang kemudian sangat mudah saya kepakkan sayap maknanya. Warga negara Indonesia yang berada tepat di perbatasan antara Indonesia-Malaysia acapkali mendapat pelayanan yang sangat terbelakang. Jangan sampai warga negara perbatasan yang sejatinya merupakan warga Indonesia memilih untuk menjadi warga negara Malaysia. Ironisnya, menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) Yepta Berto, untuk pembukaan badan jalan di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang diajukan sebesar Rp 56 miliar hanya dialokasikan Rp10 miliar di APBD Kaltim. Dan karena kekurangan dana, warga perbatasan meminta bantuan kepada Malaysia. Ditinjau dari hukum internasional, posisi Indonesia lemah apabila menarik warganya yang telah memiliki kartu identitas Malaysia. Bahkan banyak jumlah warga perbatasan yang bersekolah di malaysia. Jadi bisa dibayangkan ya, dalam sehari berapa kali warga perbatasan pergi ke luar negeri..
Apabila tak ingin kejadian yang lebih parah terjadi, maka pemerintah harus lebih cepat dalam menangani kemakmuran dan kesejahteraan sebagai upaya merangkul warga Indonesia, yang pastinya tanpa pandang bulu dan tanpa pandang wilayah. Perbatasan bukanlah tempat-tempat terpencil yang layak untuk luput dari pengawasan dan pengurusan para pemerintah, melainkan garda-garda terdepan dari sebuah perjuangan, khususnya perjuangan pertahanan dan keamanan negara.
Namun, saat sebuah perbatasan seharusnya dijadikan suatu garda terdepan untuk memimpin kekuatan, justru garda tersebutlah yang harus bersusah payah menjadi wilayah mandiri dalam berbagai bidang yang sampai sekarang sangat minim kemajuannya. Bahkan kalau ada kata yang lebih dari minim, maka tertulislah disini. Untuk membangun kesejahteraan garda-garda terdepan ini maka dibutuhkan keutamaan salah satunya yakni melalui pembangunan kesehatan masyarakat seperti berikut.
Kondisi ekonomi masyarakat di dusun-dusun Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sangatlah lemah, dan disinyalir menjadi faktor lemahnya pula pembangunan kesehatan masyarakat oleh pemerintah NKRI. Padahal pembangunan kesehatan masyarakat mutlak menjadi prioritas utama, sebelum melangkah pada pembangungan pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Pembangunan kesehatan masyarakat dimulai dari membangun kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, utamanya adalah tentang kesadaran pentingnya sanitasi lingkungan. Langkah selanjutnya yakni memperbaiki sarana sanitasi. Dan ini adalah tugas berat. Tak hanya membangun sarana air bersih, serta WC Umum saja, tetapi juga merombak jamban rumah yang tak sehat, dan yang tak kalah sulitnya adalah membangun kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Untuk itu, perlu segera dibangun tempat penampungan sampah sementara, dan selanjutnya adalah alat pengolahan sampah untuk dijadikan pupuk. Program pemberdayaan sampah menjadi pupuk, kelak, menjadi salah satu solusi sulitnya memperoleh pupuk di dusun-dusun perbatasan.
Selain itu, langkah-langkah pemeriksaan kesehatan dan pengobatan yang harusnya dibebas-biayakan, juga menjadi bagian penting pada fase pembangunan kesehatan masyarakat ini. Karena pada langkah inilah, kepercayaan masyarakat perbatasan terhadap adanya tenaga medis, yang sempat hilang, akan terbangun kembali.
Lalu hal yang berikutnya mutlak dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan warga perbatasan yakni pembangunan pusat kesehatan masyarakat perbatasan, mulai dari klinik gigi, mata, kebidanan, dan pelayanan kesehatan umum, menjadi titik utama perhatian. Dan tentu dibutuhkan tenaga medis serta bantuan dokter yang memadai, tidak sebatas satu atau dua orang tenaga medis dan dokter saja, melainkan beberapa tim, minimal adalah 2 tim agar dapat menjangkau pelosok-pelosok dan dusun-dusun yang selama ini belum secara maksimal terjamah oleh pemerintah.
Pada fase ini pula, dinas kesehatan bersama LSM, harus bahu membahu menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan. Tak ada istilah menunggu kiriman dari kota. Prediksi penggunaan dan kebutuhan, harus tepat. Kecuali jika ada wabah penyakit tertentu, dan kebutuhan obat meningkat di luar dugaan, maka sinyal darurat tak bisa dihindari. Di sinilah faktor kecepatan distribusi obat-obatan diuji. Melibatkan TNI dan Polri dalam pendistribusian obat-obatan pada keadaan darurat, mutlak dibutuhkan. Maka, taka da salahnya, sejak awal, Kemenkes bersama LSM, mengajak serta unsur-unsur keamanan Republik Indonesia itu, dalam menjalankan aktivitasnya di perbatasan. Sebab, merekalah yang paling bertanggung jawab atas keamananan dan kedaulatan negeri ini, terlebih di perbatasan negara.
Apabila sudah terlayaninya kesehatan masyarakat dengan baik, maka akan terjadilah dengan sendirinya perluasan layanan kesehatan yang kemudian bisa dialih-fungsikan menjadi Posyandu Plus, sedangkan penyuluhan bisa di-beri-fungsikan kepada relawan yang bertugas menangani hal tersebut. Selebihnya, tim bisa melakukan penyuluhan melalui sarana pendidikan yang masih minim pengajar.
Tim relawan juga dapat mengisi kekosongan pengajar di SD-SD negeri yang ditinggalkan guru-gurunya. Sebut saja di SD Negeri 17 Palapasang, yang hanya memiliki dua guru yang mengajar dari kelas satu sampai dengan kelas enam. Sambil mengajar, para relawan bisa lebih leluasa menamkan pentingnya kesehatan, sejak dini. Dengan demikian, misi pembangunan kesadaran kesehatan masyarakat bisa terus berlanjut, bahkan hingga menyentuh misi perbaikan pendidikan sejak mereka masih anak-anak.
Guna menunjang implementasi seperti yang diujarkan diatas memang sangat membutuhkan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak khususnya pemerintah NKRI, jangan sampai mereka bukan hanya gigit jari atas keadaan perbatasan Indonesia yang sangat kontras dengan keadaan perbatasan di Malaysia, tapi justru melepaskan diri dari Indonesia untuk mencari kehidupan dan pemerintahan yang lebih mereka anggap nyaman untuk dijalani. Karena meskipun serumpun, bukan berarti kita harus selalu menerima segala bantuan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan Indonesia mengurus garda terdepannya.
“Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesa Jaya!”
Junjung tinggi harga diri Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, Indonesia Jaya.
0 komentar:
Posting Komentar